 |
| Said Abdullah, DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Madura Jatim. (Foto: PDI Perjuangan) |
Jakarta, Indonara - Said Abdullah, DPR RI Farksi PDI Perjuangan Dapil Madura Jatim, mengingatkan untuk menjaga persatuan di tengah konflik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar permasalahan tidak semakin meluas. Said meyakini dengan keluasan hati, jalan ikhtiar, dan tawakal, serta semangat pengabdian kepada umat, para ulama bisa mendapatkan menempuh jalan islah.
"Kami para jam’iyah mendoakan hal itu segera terwujud," ujar Said, yang juga merupakan warga NU, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Said berharap kalangan para pendukung agar bisa menahan diri dan tidak saling terus membakar hawa panas melalui berbagai forum, baik media massa, media sosial, termasuk berbagai pertemuan fisik.
Dia mengaku sedih saat mendengar kabar para masayih dan kiai yang duduk di jajaran PBNU berkonflik. Apalagi konflik itu menjadi berita terbuka dimana-mana, yang disertai dengan saling pecat satu sama lain.
Lebih sedih lagi, menurutnya, perkara konflik bermula dari pengelolaan pertambangan batu bara yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan, salah satunya NU.
"Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan," tutur Said.
Sebagai pribadi yang sejak kecil dididik, beribadah, dan bermuamalah dengan tradisi nahdliyah, ia memegang teguh ajaran tawadu’ dan tabayun, serta akhlaqul karimah dalam kitab Ta’lim Muta’alim.
Sebagai bagian jamiah, dia memohon para masayih dan kiai di PBNU untuk kembali islah, sebagai jalan yang perlu di utamakan.
"Para musytasar PBNU, kiai sepuh, dan ahlul halli wal aqdi mohon berkenan untuk menjadi jembatan terwujudnya jalan islah ini," tutur Said.
Selanjutnya Said menekankan perpecahan jajaran di PBNU merugikan bangsa lantaran dunia mengakui bahwa NU merupakan jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah untuk membangun umat, memberikan pendidikan karakter, sekaligus memberikan berbagai pelayanan ekonomi dan sosial kepada umat.
Bila konflik tersebut berkepanjangan, kata Said, maka energi PBNU akan tersedot untuk mengurus konflik, padahal fokusnya harus ke pelayanan kepada para jamiah di bawah.
Bila tidak ada jalan islah dan jalan pecat-memecat yang ditempuh, dirinya berpendapat akan ada luka dan perpecahan yang tidak bisa disudahi dengan sekadar keputusan organisasi karena ujungnya berupa zero sum game (menang kalah).
"Tidak memenangkan semua, akan ada martabat yang direndahkan," ungkap dia.
Di tengah memanasnya situasi, sejumlah Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari berbagai daerah menyerukan agar PBNU mengutamakan islah dan tabayun. Mereka menilai penyelesaian damai dan musyawarah adalah tradisi organisasi yang harus dijaga.
Beberapa PWNU bahkan meminta agar kepengurusan yang ada dituntaskan hingga muktamar mendatang, sembari membenahi persoalan internal secara bijak tanpa langkah-langkah yang dapat merusak stabilitas organisasi.
Seruan ini mencerminkan keprihatinan luas bahwa kegaduhan di pucuk pimpinan PBNU dapat menggerus kepercayaan publik dan melemahkan posisi organisasi menjelang Muktamar 2026.
