KOPRI PB PMII Konsolidasikan Gerakan Nasional, Otonomisasi Jadi Agenda Strategis

Suasana Sarasehan dan Konsolidasi Akbar KOPRI se-Indonesia di Bandung, Jumat (20/11/2026). 
Bandung, Indonara – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar Sarasehan dan Konsolidasi Akbar KOPRI se-Indonesia di Bandung, Jumat (20/11/2026). Forum ini menjadi ruang menyatukan visi gerakan sekaligus memperkuat dukungan terhadap agenda otonomisasi KOPRI.

Konsolidasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kesatuan gerak organisasi, membangun kesepahaman antarstruktur KOPRI di seluruh Indonesia, serta memantapkan langkah menuju kemandirian kelembagaan sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan perempuan.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua KOPRI PB PMII Wulan Sari, Ketua Ikatan Alumni Perempuan PMII Luluk Nur Hamidah, dan anggota Majelis Pembina Nasional (Mabinas) KOPRI PB PMII Rustini Murtadho. Forum juga dihadiri para mantan Ketua KOPRI PB PMII, pimpinan PKC dan PC KOPRI se-Indonesia, serta kader dari berbagai daerah.

Otonomisasi menjadi salah satu pokok pembahasan dalam sarasehan tersebut. Agenda ini tidak sekadar menyangkut perubahan status KOPRI dari badan semiotonom menjadi badan otonom di lingkungan PMII, tetapi juga berkaitan dengan penguatan kewenangan, tata kelola organisasi, sistem kaderisasi, serta perluasan ruang kepemimpinan perempuan.

Selain mendorong kemandirian kelembagaan, KOPRI PB PMII juga tengah merumuskan paradigma “Perempuan Subjek Peradaban” sebagai pijakan ideologis gerakan dalam mengawal agenda otonomisasi. Paradigma tersebut menempatkan perempuan sebagai aktor utama yang memiliki kapasitas, otoritas, dan peran dalam menentukan arah perubahan, bukan sekadar objek pembangunan maupun pelengkap dalam proses pengambilan keputusan.

Ketua KOPRI PB PMII, Wulan Sari, menyampaikan bahwa otonomisasi merupakan agenda yang lahir dari proses panjang konsolidasi, pertukaran gagasan, dan penguatan kesiapan organisasi. Menurutnya, berbagai proses yang telah dilalui menjadi fondasi bagi KOPRI dalam mengemban mandat kemandirian kelembagaan.

Ia menilai konsolidasi nasional memiliki posisi penting dalam menentukan arah masa depan KOPRI. Kesamaan perspektif dan komitmen yang dibangun melalui forum tersebut menjadi modal untuk meningkatkan kepercayaan diri organisasi dalam menjalankan kewenangan serta tanggung jawab kelembagaan.

“Saya yakin hari ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Melalui gagasan yang kita bangun bersama, kita semakin percaya bahwa KOPRI sangat siap untuk berdiri sendiri, lebih percaya diri, serta siap memegang amanah kepemimpinan dan mandat kelembagaan organisasi,” ujar Wulan.

Wulan menegaskan, kesiapan menuju otonomisasi bukanlah sesuatu yang terbentuk dalam waktu singkat. Proses tersebut melibatkan berbagai elemen organisasi dan membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, sistem kelembagaan, serta komitmen untuk menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas kader dalam mengawal proses otonomisasi. Konsolidasi secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, perlu terus dilakukan agar agenda kemandirian organisasi dapat diwujudkan melalui langkah konkret, terarah, dan berkelanjutan.

Menurut Wulan, kemandirian KOPRI nantinya harus tercermin dalam kemampuan mengelola organisasi secara profesional, memperkuat sistem kaderisasi, serta melahirkan kepemimpinan perempuan yang mampu mengambil peran strategis di berbagai ruang pengabdian.