 |
| Massa aksi demo buruh berkumpul di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, pada Kamis (28/8/2025) |
Nurudin Hidayat, Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim, mengatakan pihaknya memusatkan aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur.
“Untuk yang Jatim, kita fokuskan di kantor Gubernur Jawa Timur,” ujarnya di sela-sela aksi.
Dalam demonstrasi kali ini, buruh membawa sejumlah tuntutan nasional. Mereka mendesak pembahasan ulang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya dipisahkan dari UU Omnibus Law sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, massa juga menolak berbagai kebijakan perpajakan baru yang dinilai memberatkan rakyat, seperti pajak THR, pajak pesangon, hingga diskriminasi pajak upah bagi buruh yang meninggal dunia.
“Kami juga menuntut peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dari Rp5 juta menjadi Rp7,5 juta,” tambah Nurudin.
Tak hanya tuntutan nasional, para buruh juga membawa isu lokal yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Mereka meminta pemerintah provinsi segera membahas Peraturan Daerah (Perda) tentang sistem jaminan pesangon, mengalokasikan anggaran iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin, serta mendorong pengakuan Gus Dur sebagai pahlawan nasional.
“Juga, alokasi anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan rakyat miskin dan tidak mampu di Jawa Timur, serta kami juga mendesak gubernur untuk merekomendasikan Gus Dur Presiden ke-4 RI menjadi pahlawan nasional,” jelasnya.
Nurudin menegaskan aksi ini juga menjadi sindiran terhadap pemerintah yang dinilai lebih bersemangat menarik pajak dari rakyat ketimbang memberantas korupsi.
“Terakhir Wamenaker sangat miris sekali. Sertifikasi K3 untuk keselamatan buruh ini pun dikorupsi oleh mereka,” katanya menutup pernyataan.
Hingga malam, massa buruh masih bertahan di depan Kantor Gubernur Jawa Timur menunggu perwakilan pemerintah yang bersedia menemui dan berdiskusi dengan mereka.
