 |
| Dok: Indonara |
Peluncuran tersebut diresmikan langsung oleh Anggota DPD RI, H. Hilmy Muhammad. Dalam sambutannya, sosok yang akrab disapa Gus Hilmy ini memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terobosan yang dilakukan oleh PC PMII DIY. Menurutnya, langkah ini menandakan bahwa kualitas dan performa pergerakan mahasiswa di Jogja telah berada di level yang lebih tinggi.
"Ini menunjukkan bahwa PC PMII DIY sudah naik kelas. Kehadiran LBH dan kesiapan tata kelola digital melalui website menjadi bukti nyata kedewasaan organisasi dalam menjawab tantangan zaman," ujar Gus Hilmy.
Komitmen Nyata NDP dan Keberpihakan pada Kaum Mustad’afin
Ketua Umum PC PMII DIY, Faisal, menegaskan bahwa launching LBH dan website ini bukan sekadar seremoni formalitas ataupun penambahan struktur perangkat organisasi belaka. Langkah ini merupakan penegasan sikap dan komitmen teologis serta ideologis kader PMII yang berpegang teguh pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) dan Nilai Dasar Pergerakan (NDP).
"LBH hadir sebagai ikhtiar nyata untuk memastikan keberpihakan PMII kepada kaum mustad’afin—mereka yang hak-haknya kerap diabaikan, menghadapi ketidakadilan, dan membutuhkan pendampingan hukum yang berpihak pada kemanusiaan. Sementara itu, website menjadi instrumen transformasi gerakan agar PMII mampu mewujudkan tata kelola organisasi yang terbuka, modern, dan akuntabel," tegas Faisal.
Faisal juga menambahkan bahwa kader PMII tidak boleh berhenti hanya pada tataran kritik yang lantang, melainkan harus mampu menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.
"PC PMII DIY akan terus menguatkan tradisi intelektual, advokasi, dan pengabdian sebagai satu kesatuan gerakan. PMII harus hadir di tengah rakyat, berdiri bersama yang lemah, mengawal keadilan tanpa kompromi, serta memastikan nilai-nilai Islam Aswaja benar-benar hidup dalam kerja-kerja sosial, hukum, dan kemanusiaan," lanjutnya.
Menjawab Kelangkaan Kader di Sektor Yudikatif
Senada dengan hal tersebut, Direktur LBH PC PMII DIY, Abrori, menyampaikan latar belakang historis dan taktis pendirian LBH ini. Sebagai organisasi kaderisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, PMII memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk tidak sekadar berwacana di ruang diskusi, tetapi juga turun langsung membela hak-hak rakyat.
"LBH PC PMII DIY didirikan sebagai 'posko pengabdian' bagi masyarakat yang mencari keadilan—khususnya mahasiswa, kaum muda, dan kelompok rentan yang suara hukumnya sering terpinggirkan," ungkap Abrori.
Lebih lanjut, Abrori soroti dinamika distribusi kader PMII. Menurutnya, PMII tidak pernah kekurangan aktor di sektor eksekutif maupun legislatif, namun masih sangat minim mengisi peran strategis di sektor yudikatif dan praktisi hukum profesional.
"Kader kita di sektor eksekutif dan legislatif melimpah, tetapi di sektor yudikatif—seperti praktisi hukum yang handal, sektor pengadilan, hingga Mahkamah Agung—masih sangat kurang, bahkan hampir belum tersentuh. LBH ini hadir untuk mewadahi dan mencetak kader-kader yang fokus menjadi praktisi hukum masa depan," jelasnya.
4 Fokus Utama LBH PC PMII DIY
Ke depan, LBH PC PMII DIY akan memfokuskan pilar gerakannya pada empat program prioritas:
Penguatan Kajian Hukum: Membangun akar dan fondasi keilmuan yang kokoh untuk melahirkan embrio-embrio praktisi hukum baru yang berkelanjutan.
Pendampingan Hukum (Litigasi & Non-Litigasi): Memberikan bantuan hukum bagi masyarakat dan pihak yang membutuhkan, berkolaborasi dengan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PMII.
Pendidikan Hukum & Paralegal: Mengadakan pelatihan untuk mencetak kader PMII yang melek hukum dan siap menjadi pembela keadilan di masyarakat.
Advokasi Kebijakan: Menjadi corong kritis dan responsif terhadap isu-isu hukum serta kebijakan publik, baik di tingkat regional DIY maupun nasional.
Dengan diluncurkannya LBH dan Website ini, PC PMII DIY optimistis dapat memperluas jangkauan pengabdian dan meneguhkan posisinya sebagai organisasi kaderisasi yang adaptif, solutif, serta konsisten membela keadilan sosial.
