Prabowo: Partai Politik Cabut Anggota DPR yang Dinilai Keliru, Tunjangan dan Kunker Luar Negeri Dipangkas

Tangkapan layar - Pesiden Prabowo Subianto (tengah) memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Jakarta, Indonara - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah anggota DPR RI yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan. Keputusan itu diambil setelah para ketua umum partai politik melaporkan langsung kepadanya.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing, terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab partai politik untuk menjaga kepercayaan rakyat.
"Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujarnya.

Selain pencabutan keanggotaan, Prabowo mengungkapkan pimpinan DPR juga akan memberlakukan sejumlah kebijakan baru. Di antaranya adalah pencabutan beberapa fasilitas anggota DPR, termasuk besaran tunjangan, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

"Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Dalam konferensi pers tersebut, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik. Hadir di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Sejumlah partai politik juga telah mengumumkan penonaktifan kadernya dari keanggotaan DPR RI. Partai NasDem memutuskan mencabut keanggotaan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keputusan itu diteken oleh Ketua Umum Surya Paloh bersama Sekjen Hermawi Taslim, berlaku efektif mulai Senin, 1 September 2025.

Langkah serupa dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR RI. Pengumuman tersebut disampaikan lewat siaran pers yang diteken oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Viva Yoga Mauladi pada Minggu (31/8/2025).