Jakarta, Indonara — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengingatkan para kepala daerah di ibu kota untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Imbauan ini disampaikan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memberikan keterangan kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
"Meminta kepada kepala daerah sementara ini tidak ke luar negeri dulu. Dan kalau yang begitu Jakarta setuju banget," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/8).
Pramono menyampaikan hal itu usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian secara daring pada Sabtu (30/8) sore. Rakor tersebut diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia, khususnya dari wilayah yang tengah mengalami aksi unjuk rasa.
Menanggapi arahan itu, Pramono menegaskan Pemprov DKI siap melaksanakan instruksi Mendagri serta memberikan dukungan penuh. Ia juga mengapresiasi instruksi untuk mengurangi kegiatan bernuansa selebrasi, pamer kemewahan, dan hiburan bernyanyi.
"Kalau di Jakarta kan praktis sebenarnya acaranya paling pol, kalau ada kegiatan cuma menari, bukan menyanyi," ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono mengingatkan seluruh pejabat Pemprov DKI agar tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Mendagri.
Karena itu, ia menegaskan sudah menginstruksikan jajarannya hanya memberikan keterangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Pramono juga menekankan pentingnya peran publik dalam menjaga keamanan ibu kota.
"Sekarang ini Jaga Jakarta itu menjadi hal yang saya sungguh-sungguh ingin ini diterapkan di lapangan untuk menjaga bersama. Tapi untuk menjaga Jakarta tidak cukup hanya Balai Kota, perlu keterlibatan publik," ucapnya.
Untuk memperkuat koordinasi, Pramono berencana menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang wajib dihadiri seluruh pimpinan. Pemprov juga akan menjalin komunikasi dengan pimpinan organisasi masyarakat (ormas) baik kepemudaan maupun keagamaan.
Di sisi lain, Pemprov DKI memastikan kegiatan publik tetap berjalan. Acara keagamaan akan tetap diizinkan, termasuk Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) pada Minggu besok.
Dalam rakor tersebut, Pramono didampingi Wakil Gubernur Rano Karno, Sekda DKI, para asisten, wali kota, dan kepala dinas terkait. Dengan demikian, ia berharap seluruh jajaran Pemprov DKI memahami dan melaksanakan arahan Mendagri secara konsisten.
