BEM PTNU Minta Pemerintah Serius Tangani Deforestasi dalam Program Transmigrasi

Ahmad Rizki Setiawan, Wakil Bendahara Nasional BEM PTNU Se-Nusantara. [Dok: Istimewa]

Jakarta, Indonara - Wakil Bendahara Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Ahmad Rizki Setiawan, menegaskan perlunya percepatan realisasi program transmigran di Kalimantan yang tengah digulirkan Kementerian Transmigrasi dengan dukungan Komisi V DPR RI. Transmigrasi menjadi solusi strategis untuk pemerataan penduduk, penguatan ekonomi daerah, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

“Transmigrasi selain perpindahan penduduk, juga upaya membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa,” ujarnya.

Laki-laki kelahiran Kalimantan Tengah ini, menyambut baik inovasi-inovasi yang tengah dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik program tersebut. Seperti pemberian 2.000 beasiswa bagi generasi muda yang bersedia menjadi transmigran serta target percepatan sertifikasi 13.751 bidang lahan tahun ini.

“Langkah-langkah ini sangat penting agar transmigran benar-benar menarik dan berkelanjutan,” katanya.

Kemudian, Rizki, menyoroti peran krusial dukungan anggaran dari Komisi V DPR RI dalam mewujudkan program ini di lapangan. Meski demikian, ia mencatat belum adanya publikasi detail mengenai besaran pagu anggaran khusus untuk Kalimantan dalam dokumen resmi terbaru.

Menariknya, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan ini, mengaitkan pentingnya transmigrasi dengan teori Ibnu Khaldun dalam buku Muqoddimah, yang menekankan distribusi penduduk sebagai kunci kemajuan peradaban.

“Transmigrasi di Kalimantan adalah implementasi nyata dari teori Ibnu Khaldun tentang pentingnya distribusi penduduk dan pembangunan wilayah baru untuk memperkuat ‘asbiyyah’ dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Dengan demikian, Rizki tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan di lapangan, khususnya persoalan ekologis dan konflik sosial. Ia menyebut deforestasi di Kalimantan yang telah melampaui 60 persen hutan primer serta konflik lahan dengan masyarakat adat sebagai persoalan yang harus ditangani.

“Transmigrasi harus menjadi solusi, bukan sumber masalah baru. Dengan tata kelola lingkungan yang baik, program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelastarian alam Kalimantan,” paparnya.

Diakhir, ia mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, DPR RI, perguruan tinggi, masyarakat, dan mahasiswa agar program transmigrasi benar-benar menjadi motor pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.