Wamendagri Dorong Pemda Belajar Transparansi dan Pelayanan Publik ke Australia

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Jakarta, Indonara - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong aparatur pemerintah daerah (Pemda) untuk memanfaatkan program pelatihan yang difasilitasi Pemerintah Australia bagi Indonesia. Program tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas tata kelola dan pembuatan kebijakan publik di daerah.

Meskipun hanya berlangsung selama dua minggu, Bima menekankan pentingnya para peserta menyerap ilmu secara optimal agar bisa diimplementasikan di berbagai sektor.

“Ekspektasi pertama dari program ini tentu Bapak-Ibu punya pengalaman yang lebih yang baik untuk meningkatkan kemampuan untuk perencanaan, penganggaran, dan lain-lain,” kata Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/9).

Pernyataan itu disampaikan Bima dalam acara The Pre-Course of Australia Awards Indonesia’s Governance and Public Policy Making for Subnational Governments di Jakarta. Kegiatan tersebut turut dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier.

Menurut Bima, Pemda membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran. Jika dikelola dengan baik, kapasitas fiskal daerah diyakini akan semakin kuat. Ia menegaskan salah satu tujuan otonomi daerah adalah memperkuat kemandirian fiskal.

Selain itu, Bima menilai kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan publik juga harus ditingkatkan. Kegiatan pelatihan ini, kata dia, menjadi ruang yang tepat untuk memperdalam wawasan tersebut.

“Diharapkan selama di Australia bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana [negara] tetangga kita yang luar biasa ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan bagi warganya,” ujarnya.

Bima menjelaskan, di Australia masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi pembangunan pemerintah, misalnya melalui public expose di pusat perbelanjaan. Hal ini menunjukkan tata kelola yang transparan serta partisipasi masyarakat yang tinggi.

“Di sana (Australia) akan melihat menikmati dan mengagumi bagaimana di sana kepemimpinan lokal begitu dekat dengan warga, bagaimana setiap hierarki dari pemerintahan itu membuka ruang partisipasi untuk warga,” katanya.

Lebih jauh, Bima menyebut banyak praktik yang bisa diadopsi dari Australia, seperti pemenuhan hak penyandang disabilitas, kesetaraan gender, dan pembangunan inklusif.

Ia berharap pengalaman tersebut memberikan manfaat nyata bagi kabupaten, kota, hingga Indonesia secara keseluruhan. Bima juga mengingatkan agar para peserta mengaitkan pembelajaran di Australia dengan persoalan konkret di daerah masing-masing.