PKC PMII Jatim Gelar Aksi di Depan Kantor Gubernur, Soroti Tambang Ilegal hingga Program MBG

Ratusan massa PKC PMII Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Rabu, 24 Juni 2026, membawa tuntutan terkait MBG, KDMP, tambang ilegal, dan perlindungan lahan pertanian (Dok: Istimewa) 
Surabaya, Indonara — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, pada Rabu, 24 Juni 2026.

Dalam demonstrasi tersebut, para mahasiswa menyuarakan sejumlah aspirasi, di antaranya penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penghentian pembangunan batalyon di lahan pertanian produktif, serta penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Jawa Timur.

Aksi berlangsung sejak pukul 14.15 WIB hingga 16.50 WIB dan diikuti sekira 500 mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Sepanjang aksi, massa secara bergantian menyampaikan orasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan turut dibentangkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah.

Ketegangan sempat terjadi ketika peserta aksi yang menginginkan dialog langsung dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memperoleh tanggapan. Situasi tersebut memicu kekecewaan massa yang kemudian melakukan aksi pembakaran ban di depan lokasi demonstrasi.

Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur, Muhammad Ivan Akiedozawa, menjelaskan bahwa persoalan lingkungan hidup menjadi salah satu fokus utama dalam aksi tersebut. Menurutnya, aktivitas pertambangan yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang perlu segera ditangani.

"Kami membawa isu regional mengenai rusaknya lingkungan akibat industri pertambangan di Jawa Timur. Kami meminta dilakukan operasi besar-besaran untuk mencabut tambang yang tidak memiliki izin," jelas pria yang lebih akrab disapa Ketum Edo itu.

Selain persoalan pertambangan, PMII Jawa Timur juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu mendapat evaluasi, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Edo menuturkan bahwa pemilihan Kantor Gubernur Jawa Timur sebagai titik aksi didasarkan pada posisinya sebagai pusat pemerintahan daerah yang memiliki akses untuk meneruskan berbagai aspirasi kepada pemerintah pusat.

Sebelum menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, massa PMII terlebih dahulu melakukan aksi simbolik di Taman Makam Pahlawan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan demonstrasi.