 |
| Ayu Kusumasari (Aktivis Sosial) |
Sulit untuk mengatakan bahwa para pejabat negara tidak memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Banyak dari mereka berasal dari dunia akademik, penelitian, profesi profesional, aktivisme, hingga birokrasi yang panjang. Mereka pernah hidup dalam tradisi berpikir yang mengandalkan data, kajian, dan argumentasi. Karena itu, publik sebenarnya memiliki harapan besar bahwa setiap kebijakan maupun pernyataan yang disampaikan pemerintah akan lahir dari pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
Sayangnya, yang sering terlihat di ruang publik justru hal yang berbeda. Ketika kritik muncul, respons yang diberikan tidak selalu menyentuh inti persoalan. Alih-alih menjawab substansi, perhatian sering bergeser pada hal-hal yang bersifat emosional, personal, atau bahkan sekadar menanggapi nada kritik itu sendiri. Akibatnya, perdebatan yang seharusnya membahas persoalan publik berubah menjadi adu persepsi yang tidak banyak menghasilkan pemahaman baru.
Fenomena ini semakin terasa di media sosial. Kritik yang disusun melalui penelitian, kajian akademik, atau analisis para ahli sering tenggelam di tengah derasnya arus sindiran, satire, dan komentar provokatif. Ironisnya, justru hal-hal yang bersifat sensasional lebih cepat menyita perhatian pejabat dibandingkan argumentasi yang dibangun dengan data dan fakta. Ruang publik akhirnya dipenuhi perdebatan yang ramai, tetapi belum tentu mendalam.
Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu contoh yang cukup menarik. Berbagai catatan kritis dari akademisi, ekonom, maupun lembaga riset seperti Celios sebenarnya telah banyak disampaikan. Ada yang mempertanyakan efektivitas anggaran, kesiapan pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap sektor lain. Namun, yang sering muncul ke permukaan justru polemik-polemik yang berada di luar substansi kebijakan itu sendiri. Padahal, kritik berbasis data semestinya dijawab dengan data pula. Jika sebuah penelitian dipersoalkan, maka bantahannya juga seharusnya hadir dalam bentuk penelitian atau penjelasan yang sama kuatnya.
Di titik inilah persoalan kepercayaan mulai muncul. Masyarakat tidak selalu menuntut pemerintah untuk sempurna. Mereka juga memahami bahwa tidak semua kebijakan akan berjalan mulus. Namun, publik ingin melihat adanya kesediaan untuk mendengar, menjelaskan, dan menjawab kritik secara terbuka. Ketika hal itu tidak terjadi, ruang kosong yang ditinggalkan akan diisi oleh spekulasi, kecurigaan, dan berbagai asumsi yang belum tentu benar.
Tidak mengherankan jika belakangan muncul rasa kecewa bahkan dari sebagian orang yang sebelumnya memberikan dukungan politik. Kekecewaan itu tidak selalu lahir karena kebijakannya semata, tetapi juga karena cara kebijakan tersebut dikomunikasikan. Sebab dalam politik, persepsi publik sering kali dibentuk bukan hanya oleh apa yang dikerjakan, tetapi juga oleh bagaimana pekerjaan itu dijelaskan kepada masyarakat.
Media sosial kemudian menjadi tempat di mana berbagai akumulasi keresahan menemukan salurannya. Sindiran, satire, dan komentar negatif yang beredar bukan selalu penyebab menurunnya kepercayaan publik. Dalam banyak kasus, itu justru merupakan gejala dari persoalan yang lebih dalam. Ketika masyarakat merasa tidak didengar atau tidak memperoleh jawaban yang memuaskan, ekspresi kekecewaan akan mencari jalannya sendiri.
Keadaan menjadi semakin rumit ketika pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi justru melahirkan kontroversi baru. Ucapan yang dimaksudkan untuk menjelaskan keadaan terkadang ditafsirkan berbeda oleh masyarakat dan akhirnya memicu perdebatan yang lebih luas. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa komunikasi publik bukan sekadar soal berbicara, melainkan soal memahami suasana kebatinan masyarakat yang sedang dihadapi.
Karena itu, ketika muncul usulan agar Presiden "berpuasa berpidato" untuk sementara waktu, pernyataan tersebut tidak perlu dipahami secara harfiah. Di baliknya terdapat kritik bahwa komunikasi politik yang terlalu sering, tetapi kurang menyentuh keresahan publik, justru berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Pesan utamanya bukan tentang berhenti berbicara, melainkan tentang pentingnya memilih pesan yang tepat dan relevan dengan situasi yang sedang berkembang.
Kekuasaan membutuhkan kemampuan untuk mendengar sama besarnya dengan kemampuan untuk berbicara. Tidak semua kritik harus ditanggapi satu per satu. Tidak semua sindiran perlu dibalas. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa substansi persoalan yang dikritik benar-benar mendapatkan perhatian dan penyelesaian.
Dalam demokrasi, kritik merupakan bagian yang wajar, bahkan diperlukan. Kritik adalah salah satu cara masyarakat mengawasi kekuasaan agar tetap berjalan pada jalurnya. Karena itu, jawaban terbaik terhadap kritik bukanlah kemarahan atau pembelaan yang berlebihan, melainkan argumentasi yang rasional, data yang dapat diuji, dan kebijakan yang menunjukkan hasil nyata.
Kepercayaan publik tidak dibangun oleh banyaknya pidato, konferensi pers, atau klarifikasi. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat kesesuaian antara apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. Ketika kata-kata sejalan dengan tindakan, dan ketika kritik dijawab dengan keterbukaan serta perbaikan, maka kepercayaan publik akan kembali hadir dengan sendirinya.
***
*) Oleh: Ayu Kusumasari (Aktivis Sosial) .
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi indonara.id
