 |
| Ketua Umum KOPRI PB PMII Wulan Sari Aliyatus Sholikhah (Dok: Indonara) |
Menurut Wulan, perempuan NU memiliki kapasitas yang semakin kuat seiring dengan perkembangan akses pendidikan. Karena itu, tantangan yang perlu diperjuangkan saat ini bukan lagi sekadar akses pendidikan, melainkan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam ruang-ruang strategis dan menjadi bagian dari pemangku kebijakan di NU.
Hal itu disampaikan Wulan dalam diskusi publik bertajuk “Mencari Ketua Umum PBNU yang Berintegritas: Menyusun Kriteria Kepemimpinan NU Memasuki Abad” yang diselenggarakan Tempo Data Science di Studio TV Tempo, Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026). Diskusi tersebut juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Tempodotco.
Wulan mengawali pandangannya dengan mengingat kembali sejarah perjuangan perempuan NU dalam memperjuangkan pendidikan. Ia menyebut peran para Bu Nyai dalam Muktamar NU di Menes, Banten, sekitar dekade 1930–1940-an, yang telah menyuarakan pentingnya memberikan ruang pendidikan bagi perempuan NU.
“Saya jadi ingat cerita di tahun 1930–40, ya, Kiai. Saat itu justru para Bu Nyai yang menyuarakan di Muktamar di Menes waktu itu di Banten, bagaimana perempuan NU harus diberikan ruang untuk pendidikan,” ujar Wulan.
Menurutnya, kondisi perempuan NU saat ini telah mengalami perkembangan dibandingkan masa lalu. Akses pendidikan bagi perempuan dinilai sudah jauh lebih terbuka dan memberikan peluang yang relatif setara. Namun, Wulan menilai masih terdapat persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni keterbukaan ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
“Kalau sekarang melihat perkembangan zamannya, saya rasa perempuan sudah mendapatkan akselerasi pendidikan yang setara,” katanya.
Wulan menilai sudah saatnya pandangan mengenai perempuan di NU mengalami pergeseran. Perempuan, kata dia, tidak cukup hanya ditempatkan sebagai unsur yang penting dalam organisasi, tetapi harus dilibatkan secara penuh dalam menentukan arah kebijakan.
“Sekarang harus kita balik, bukan hanya sebagai satu unsur yang penting di NU, tapi bagaimana perempuan juga dilibatkan secara penuh dalam pengambil kebijakan dan menjadi stakeholder di NU itu sendiri,” tegasnya.
Ia mengapresiasi ruang kaderisasi perempuan yang selama ini telah tersedia melalui sejumlah badan otonom NU. Menurut Wulan, keberadaan organisasi seperti Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI), Fatayat NU, dan Muslimat NU menjadi bagian penting dari proses pengembangan kader perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
“Alhamdulillah NU hari ini sudah memberikan ruang di beberapa banomnya untuk pengembangan kaderisasi perempuan,” tuturnya.
Wulan kemudian menyebut jenjang kaderisasi perempuan yang tersedia mulai dari kalangan pelajar melalui IPPNU, mahasiswa melalui KOPRI, perempuan muda melalui Fatayat NU, hingga Muslimat NU. Menurutnya, ruang-ruang tersebut merupakan bagian dari ekosistem kaderisasi yang penting bagi keberlanjutan NU.
Namun, ia berharap ruang tersebut ke depan tidak berhenti pada pengembangan kaderisasi, melainkan berlanjut pada pemberian kesempatan kepada perempuan untuk mengisi posisi strategis di tingkat PBNU.
“Saya rasa ini sebuah ruang pengembangan Nahdlatul Ulama, tapi mungkin ke depannya terutama di PBNU, afirmasi terhadap peran perempuan terutama dalam pos-pos pengambil kebijakan itu perlu lebih diterbukakan lagi,” ujarnya.
Wulan menegaskan bahwa kapasitas perempuan tidak lagi menjadi persoalan utama. Dengan perkembangan pendidikan yang semakin luas, perempuan NU dinilai telah memiliki modal pengetahuan dan kemampuan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang organisasi.
“Perempuan sekarang memiliki kapasitas karena tadi kita memiliki pendidikan yang juga setara,” kata Wulan.
Menurutnya, persoalan yang masih perlu diperjuangkan adalah kesempatan. Ia menyebut keterbatasan ruang untuk masuk dalam posisi strategis sebagai salah satu hal yang perlu disuarakan secara bersama-sama.
“Yang kedua yang belum kita miliki adalah ruang kesempatan. Nah, ini yang barangkali bisa kita suarakan bersama-sama dan kami punya harapan besar di sana,” jelasnya.
Wulan juga mengaitkan isu keterlibatan perempuan dengan posisi anak muda dalam dinamika organisasi NU. Ia menyebut perempuan dan generasi muda terkadang masih berada pada posisi suara minoritas sehingga membutuhkan keberanian untuk menyampaikan aspirasi kepada generasi senior.
“Kalangan perempuan, kalangan anak muda ini mungkin terkadang masih menjadi suara-suara yang minoritas yang perlu kita suarakan kepada para orang tua kita di Nahdlatul Ulama,” pungkas Wulan.
