 |
| Ketua Bidang Pendidikan dan Profesi PKC PMII Jawa Timur, Homaidi. (Dok: Indonara) |
“Kalau sampai wacana pendidikan gratis ini tidak benar-benar diwujudkan dan hanya berhenti sebagai janji, tentu akan menjadi klise. Pada akhirnya, masyarakat bisa menilai janji tersebut hanya menjadi bagian dari retorika politik,” kata Homaidi saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (20/09/2026)
Menurut Homaidi, pendidikan merupakan hak seluruh warga negara sehingga kebijakan untuk menggratiskan pendidikan negeri harus memiliki mekanisme dan skema pembiayaan yang jelas. Hal itu dinilai penting agar kebijakan tersebut benar-benar dapat dirasakan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
“Pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Karena itu, ketika pemerintah menyampaikan komitmen untuk menggratiskan biaya pendidikan negeri hingga perguruan tinggi, masyarakat tentu berharap ada langkah konkret dan kebijakan yang benar-benar bisa dirasakan,” ujarnya.
Homaidi juga meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti pada pengumuman, tetapi segera diterjemahkan dalam program yang jelas dan dapat diterapkan di lapangan.
“Kami berharap Presiden tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi segera memastikan bagaimana skema, pembiayaan, dan pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai harapan besar anak muda terhadap pendidikan gratis justru berujung pada kekecewaan karena tidak terlaksana,” kata Homaidi.
Pernyataan Homaidi tersebut merespons komitmen Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam acara puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Prabowo menyatakan pemerintah akan membahas langkah untuk mewujudkan pendidikan gratis pada seluruh satuan pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.
"Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," kata Prabowo.
Komitmen tersebut disampaikan setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyoroti mahalnya biaya masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri. Zulhas mengatakan persoalan biaya pendidikan tersebut banyak disampaikan anak muda kepada PAN.
“Banyak anak-anak muda sekarang yang mendaftar di universitas negeri, bayarannya mahal, Pak. Jalur mandiri bayarannya mahal,” kata Zulhas dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat, 18 September 2026.
Zulhas kemudian meminta Prabowo mempertimbangkan koreksi terhadap biaya pendidikan melalui jalur mandiri.
“Tolong Pak, mereka menyampaikan aspirasi, bayaran mahal itu kalau bisa kita bisa koreksi,” ujarnya.
Menurut Zulhas, pendidikan tidak semestinya hanya mudah diakses oleh keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi. Ia menegaskan tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan karena pendidikan merupakan hak warga negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar, atau keluarga yang mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan," ujar Zulhas.
Zulhas juga menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Transformasi. Ia berharap program tersebut dapat memperluas kesempatan anak muda untuk memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus menjadi pelaku perubahan.
"Kami ingin anak muda Indonesia tidak hanya menjadi penonton perubahan dunia, mereka harus menjadi pelakunya, muda, berdaya, dan mengubah Indonesia," kata Zulhas.
Bagi Homaidi, komitmen tersebut perlu dikawal agar pelaksanaannya dapat menjawab persoalan akses dan biaya pendidikan yang masih dihadapi masyarakat. Ia menilai kejelasan kebijakan menjadi penting agar wacana pendidikan gratis dapat diwujudkan secara nyata.
