Ilustrasi gas LPG (elpiji) atau biasa disebut gas melon
Sumenep, Indonara —
Kelangkaan dan melonjaknya harga elpiji 3 kilogram dalam beberapa pekan
terakhir membuat masyarakat resah. Kondisi ini memicu kritik tajam dari anggota
Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, yang menilai ada indikasi permainan curang
dalam distribusi gas bersubsidi tersebut.
Hairul mengungkapkan bahwa DPRD telah memanggil Bagian
Perekonomian Setkab Sumenep untuk meminta penjelasan. Dalam pertemuan itu,
terungkap bahwa distribusi dari Pertamina sejauh ini tidak mengalami kendala.
“Pasokan dari Pertamina normal, tidak ada kendala
pengiriman dari SPBE ke agen. Namun, di lapangan, masyarakat tetap kesulitan
mendapatkan gas dan harganya mahal,” ujarnya.
Ia mencurigai adanya praktik curang di tingkat agen dan
subagen. “Ini ada yang bermain, ada agen yang menjual di atas HET, ini
pelanggaran serius,” tegasnya.
Bahkan, ia menilai, pengecer di tingkat bawah kecil
kemungkinannya sebagai pelaku utama. Hairul menduga kuat ada praktik penimbunan
atau pengalihan distribusi elpiji, yang menyebabkan harga melejit di tengah
masyarakat.
“Saya juga curiga adanya praktik penimbunan atau pengalihan
distribusi yang terjadi di tingkat agen dan subagen,” ulasnya.
Pihaknya berkomitmen untuk tidak tinggal diam. “Kami dorong
pemerintah cabut izinnya,” tandas Hairul.
Ia menyatakan siap merekomendasikan pencabutan izin usaha
bagi agen dan subagen yang terbukti menjual elpiji di atas harga eceran
tertinggi (HET) atau melakukan penimbunan.
Sementara itu, Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep,
Dadang Dedy Iskandar, menyatakan bahwa secara umum distribusi elpiji di Sumenep
tergolong aman. Menurutnya, kelangkaan hanya terjadi secara temporer karena
meningkatnya permintaan saat hari besar dan libur panjang.
”Kami sudah pantau di lapangan, distribusi dari SPBE ke
agen berjalan dengan normal, tidak ada pengurangan kuota. Kami akan terus
pantau pendistribusiannya. Jika ada agen yang bermain nanti akan kami cabut
izinnya,” pungkasnya.
