Khofifah Dipanggil KPK, Siap Hadir Sebagai Saksi Skandal Dana Hibah DPRD Jatim

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur saat ditanya mengenai kesiapannya memenuhi panggilan KPK terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah yang menjerat sejumlah pimpinan DPRD Jatim periode 2019–2024.

Jombang, Indonara - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah yang menjerat sejumlah pimpinan DPRD Jawa Timur periode 2019–2024.

Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat meninjau persiapan peluncuran Sekolah Rakyat di kompleks SKB Mojoagung, Jombang, Jumat (26/6/2025). Saat ditanya mengenai kelanjutan pemanggilan oleh KPK, Khofifah menjawab dengan santai sambil tersenyum, “Kita menunggu saja.”

Khofifah menegaskan bahwa pemanggilan dirinya oleh lembaga antirasuah tersebut bukan dalam kapasitas sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dana hibah kepada kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019 hingga 2022. “Sebagai saksi dari beberapa tersangka,” ucapnya singkat namun tegas.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu juga menyatakan bahwa dirinya tidak menyiapkan hal khusus menjelang pemeriksaan tersebut. “Ya siap lah, Mas,” ujarnya kembali sambil tersenyum.

Sebelumnya, Khofifah dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Jumat (20/6/2025), namun absen karena tengah menjalani cuti resmi ke luar negeri untuk menghadiri wisuda putranya, Jalaluddin Mannagalli Parawansa, di Universitas Peking, Beijing, Tiongkok.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat permohonan penjadwalan ulang dari Khofifah sejak 18 Juni 2025. “Disampaikan pada tanggal 18 Juni untuk tidak bisa hadir dalam pemeriksaan hari ini (20 Juni),” jelasnya.

Menurut Budi, pemanggilan ulang akan dijadwalkan pada pekan depan. Pemeriksaan terhadap Khofifah menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan KPK dalam menelusuri aliran dana hibah yang diduga diselewengkan oleh pihak-pihak terkait.

Hingga kini, KPK telah menetapkan sedikitnya 21 tersangka dalam kasus tersebut. Mereka berasal dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, serta pihak swasta yang diduga ikut terlibat dalam pengaturan dan penyaluran dana hibah kepada kelompok masyarakat.

Kasus ini menarik perhatian publik lantaran menyangkut integritas pengelolaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. KPK menegaskan komitmennya untuk terus mendalami peran pihak-pihak yang terlibat serta menelusuri potensi kerugian negara akibat skandal tersebut.