Pulau Kecil Terancam, Menteri LH Soroti Biodiversitas Raja Ampat dan Polusi Udara Perkotaan

Hanif Faisol Nurofiq Menteri LH/Kepala BPLH
Jakarta, Indonara - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan keprihatinannya terhadap masih banyaknya ancaman yang membayangi keanekaragaman hayati di Indonesia, termasuk di pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat yang memiliki nilai ekologi tinggi.

“Bagaimana kemudian biodiversity kita terus semakin menurun. Gangguan terhadap biodiversity di Raja Ampat juga tidak berkurang yang merupakan instrumen, merupakan ornamen, yang menjadi perhatian global,” kata Hanif saat membuka Hari Lingkungan Hidup 2025 Expo dan Forum di Jakarta, Minggu (22/6/2025).

Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap keanekaragaman hayati tidak boleh hanya terfokus pada wilayah tertentu.

“Ini juga yang harus menjadi concern. Tidak berarti menutup perhatian kita kepada pulau-pulau kecil lainnya,” tambah Hanif seperti dilansir Antara.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), lanjutnya, akan terus bersinergi dengan kementerian serta lembaga lain untuk memberikan perhatian khusus pada isu-isu yang menyangkut pulau-pulau kecil di Indonesia. Ia menyoroti bahwa pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap kegiatan ekstraktif, seperti pertambangan mineral, termasuk penambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Dalam forum tersebut, Hanif juga menyinggung persoalan lingkungan di wilayah perkotaan seperti Jabodetabek, terutama terkait penurunan kualitas udara akibat berbagai sektor aktivitas manusia.

“Langit biru telah berkonsekuensi cukup serius. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, hampir 7,6 juta jiwa terpapar infeksi saluran pernapasan yang kemudian berkontribusi memperberat penyakit komorbid yang dimiliki oleh masyarakat di daerah Jakarta,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Hanif mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi menanggulangi sumber pencemar udara, termasuk dari sektor transportasi dan kawasan industri. KLH/BPLH, menurutnya, telah melakukan pengawasan terhadap 48 kawasan industri di Jabodetabek serta menggelar uji emisi kendaraan bermotor. Selain itu, pihaknya juga mendorong penggunaan bahan bakar setara Euro 4 untuk menekan tingkat polutan yang dihasilkan.