Surabaya, Indonara - Pemerintah
Kota (Pemkot) Surabaya tengah mengintensifkan program imunisasi gratis sebagai
langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran virus polio VDPV2-n, seperti yang
terjadi di Papua Nugini. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE)
tentang Kewaspadaan Dini dan Kesiapsiagaan Menghadapi Risiko Penyebaran
Virus Polio VDPV2-n di Kota Surabaya.
Rini Indriyani, istri Eri Cahyadi yang juga Ketua PKK saat memberikan imunisasi kepada anak SD.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam SE tersebut
mengimbau masyarakat agar tetap siaga, berpartisipasi aktif, serta disiplin
dalam mencegah dan menekan risiko penularan polio.
“Kami mengimbau agar seluruh pemangku wilayah, pimpinan
institusi pemerintah maupun swasta beserta jajaran, serta warga Kota Surabaya
untuk ikut berpartisipasi dalam meminimalkan risiko penularan polio secara
terpadu dan komprehensif,” katanya, Minggu (22/6/2025).
Eri juga meminta seluruh elemen masyarakat memastikan
setiap anak usia 0-5 tahun telah menerima imunisasi polio lengkap, yaitu empat
dosis vaksin tetes (bOPV) dan dua dosis suntikan (IPV).
“Jenis imunisasi polio itu sudah tersedia secara gratis di
seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), terutama di puskesmas,”
tambahnya.
Selain imunisasi, Wali Kota juga mengajak warga untuk aktif
melapor ke puskesmas atau Dinas Kesehatan (Dinkes) jika menemukan anak di bawah
usia 15 tahun mengalami gejala kelumpuhan atau lumpuh layuh mendadak, terutama
di bagian kaki.
“Hal lain yang bisa dilakukan untuk menekan penyebaran
virus ini, termasuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah
dan lingkungan sekitar,” jelasnya.
Sebagai langkah pencegahan hoaks yang dapat menyesatkan
informasi publik, Eri juga mengajak warga untuk hanya mengakses informasi
kesehatan dari sumber resmi.
“Kami mengajak seluruh warga Kota Surabaya untuk mendukung
upaya pemerintah dalam menangkal penyebaran hoaks dengan mengakses informasi
kesehatan yang akurat dan terpercaya melalui kanal media resmi, seperti situs
web Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI,”
pungkasnya.
