 |
| Bendahara Umum Pusat BEM PTNU Se-Nusantara, Gangga Listiawan. [Dok. Indonara] |
Jakarta, Indonara - Pemerintah Indonesia terus menggenjot program hilirisasi nikel, untuk
meningkatkan nilai tambah sektor pertambangan nasional. Hal ini, akan
membuahkan hasil signifikan, salah satunya tercermin dari ekspor produk nikel
hilir yang mencapai Rp. 504,2 triliun pada tahun 2022. Jumlah ini melonjak
drastis dibandingkan tahun 2017. Kemudian, penerimaan negara dari sektor pajak
nikel juga naik tajam, dari Rp. 1,6 triliun pada 2016 menjadi Rp. 17,69 triliun
pada 2022.
Menanggapi capaian itu, Bendahara Umum (Bendum) Pusat Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Se-Nusantara, Gangga
Listiawan, menekankan bahwa nikel merupakan sektor strategis yang memiliki
dampak luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau kita bicara kebijakan pemerintah terkait nikel, harus melihat dari
dua sisi. Sisi negatif yang perlu kita kaji dan cari solusi, kita juga perlu
melihat sisi positifnya,” katanya.
Dengan adanya pertambangan nikel, menurut Gangga (sapaan akrabnya), bisa
meningkatkan sumber pendapatan negara, mendorong hilirisasi dan nilai tambah,
membuka lapangan kerja, serta mendorong pembangunan daerah.
“Jadi yang paling substansial adalah menjaga stabilitas neraca perdagangan
dan daya saing global,” tambahnya.
Selanjutnya, Gangga, menyebut ada tiga hal utama yang harus menjadi
perhatian pemerintah agar industri nikel di Indonesia benar-benar memberi
manfaat bagi masa depan bangsa, yaitu menjaga ekosistem industri, memastikan kapasitas
produksi sesuai target, dan mendorong inovasi produk turunan.
“Baik melalui riset maupun kolaborasi antara mahasiswa, akademisi, dan industri,”
ujarnya.
Selain itu, Gangga, mengatakan bahwa penting bagi pemerintah untuk tidak
hanya fokus pada aspek produksi dan ekspor bahan mentah, tetapi juga
mengembangkan industri pengolah dan manufaktur produk-produk bernilai tambah.
“Pemerintah harus meningkatkan daya asing, agar Indonesia tidak hanya
mengekspor bahan baku, tapi juga mampu memproduksi dan mengekspor produk-produk
bernilai tinggi di pasar global,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gangga, juga mendorong agar pemerintah membuka ruang partisipasi lebih luas bagi mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan strategis, termasuk isu pertambangan nikel.
“Mahasiswa harus diberi ruang untuk ikut berkontribusi dalam penyelesaian persoalan nikel, sebagai bagian dari implementasi tri dharma perguruan tinggi. Ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya.
