![]() |
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar |
"Ya, Kemensos itu peninjauan ke rumah. Kemensos setelah dapat data, timnya berkunjung ke rumahnya (calon siswa), dipotret, dihitung, dikalkulasi. Jadi, berdasarkan fakta rumahnya," ujar Cak Imin di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (14/7) malam.
Peninjauan langsung ke rumah calon siswa menjadi prosedur penting dalam memastikan keakuratan data. Menurut Cak Imin, data yang diperoleh tidak hanya berbasis administrasi, melainkan juga berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) turut menegaskan bahwa setiap calon siswa Sekolah Rakyat telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Salah satu syarat utamanya adalah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Desil 1 dan 2, yang mencerminkan kelompok masyarakat berpenghasilan paling rendah.
“Setelah itu,” lanjut Gus Ipul, “panitia atau pihak yang ditunjuk akan mendatangi rumah calon siswa-siswi Sekolah Rakyat untuk memastikan data yang masuk sesuai kondisi di lapangan.”
Proses validasi ini, menurut Gus Ipul, tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen semata. Setelah kunjungan rumah dilakukan, Kemensos juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai pedoman dan sasaran program.
“Selanjutnya, Kemensos bersama pemerintah daerah berkoordinasi guna memastikan setiap individu yang didaftarkan betul-betul layak masuk Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa setiap calon siswa Sekolah Rakyat juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum resmi dinyatakan diterima.
Ia menegaskan, proses validasi data dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah, sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Artinya, individu yang mendaftar ke Sekolah Rakyat merupakan orang yang betul-betul dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, yakni miskin dan miskin ekstrem,” tegas Gus Ipul.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pendidikan alternatif yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa dibebani biaya.