GoTo Hargai Proses Hukum, Kejagung Sita Bukti Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

Logo PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

Jakarta, Indonara — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2019 hingga 2022. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) di kantor GoTo pada Selasa (8/7/2025).

Ade Mulya, Direktur Public Affairs dan Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, menegaskan bahwa pihak perusahaan akan bersikap kooperatif dengan pihak berwenang dan mengikuti seluruh arahan yang diberikan.

"GoTo menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum," kata Ade dalam keterangannya yang diterima pada Jumat (11/7/2025).

Selain itu, Ade juga menegaskan komitmen GoTo untuk selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakannya.

"Sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, menjelaskan bahwa selama penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen, surat-surat, dan alat elektronik seperti flashdisk.

"Saat ini, penyidik tengah memverifikasi dan mendalami barang bukti yang telah disita. Kami berharap dengan bukti-bukti ini, penyidikan dapat semakin terang dalam mengungkap tindak pidana yang sedang diselidiki," ujar Harli.

Penyidikan terkait dugaan korupsi ini fokus pada kemungkinan adanya pemufakatan jahat yang melibatkan sejumlah pihak dalam pengaturan pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chrome, yang disebut-sebut bukan kebutuhan mendesak. Pada tahun 2019, Kemendikbudristek sempat menguji coba 1.000 unit Chromebook, namun hasilnya tidak efektif. Meskipun demikian, pihak Kemendikbudristek kemudian mengganti kajian teknis yang merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows dengan kajian baru yang mengarahkan penggunaan Chromebook.

Kasus ini terus diselidiki oleh pihak Kejagung, yang berharap penggeledahan dan barang bukti yang disita dapat mengungkap secara jelas dugaan tindak pidana yang terlibat.