Surabaya, Indonara - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kembali mendapatkan pengakuan atas upayanya dalam melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Abdul Kadir Karding, dalam acara Launching Desa Migran Emas di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, pada Jumat (11/7/2025).
Gubernur Khofifah meraih penghargaan pemberdayaan PMI dari Menteri BP2MI, Jumat (11/7/2025).(Dok.Humas Pemprov Jatim)
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto, yang mewakili Gubernur Khofifah dalam menerima penghargaan, mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi yang lebih dari sekadar simbol penghormatan. “Penghargaan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperluas jangkauan perlindungan dan memberdayakan lebih banyak PMI, baik yang sedang bekerja di luar negeri, yang akan berangkat, maupun yang telah kembali,” ujar Khofifah. Ia menegaskan bahwa Jawa Timur dinilai terdepan dalam hal perlindungan bagi pekerja migran.
Hingga saat ini, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penempatan PMI tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 11.265 PMI telah diberangkatkan dari Jawa Timur pada periode Januari hingga Februari 2025. Angka ini terdiri dari 5.438 orang pada Januari dan meningkat menjadi 5.827 orang pada Februari. Proyeksi dari Pusat Data dan Informasi BP2MI bahkan memperkirakan bahwa total penempatan PMI asal Jatim sepanjang tahun 2025 akan mencapai 70.422 orang, meningkat dari jumlah penempatan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 69.594 orang.
Angka ini memperlihatkan betapa besar potensi tenaga kerja asal Jatim, namun juga menjadi tantangan besar dalam hal perlindungan mereka. Gubernur Khofifah menambahkan, “Jumlah ini menunjukkan besarnya potensi tenaga kerja dari Jatim. Namun ini juga menjadi tantangan besar dalam hal perlindungan. Maka, edukasi dan literasi menjadi prioritas kami agar para calon PMI dan keluarganya memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran yang tidak resmi."
Pemprov Jatim, lanjutnya, telah melaksanakan berbagai program strategis untuk mendukung PMI, mulai dari edukasi pra-penempatan, fasilitasi dokumen legal, penguatan balai pelatihan kerja, hingga pemberdayaan purna migran melalui pelatihan wirausaha dan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Kita ingin agar hasil kerja keras para PMI itu tidak berhenti di remitansi. Lebih dari itu, kita ingin para PMI kita tumbuh menjadi pengusaha, menjadi motor ekonomi desa. Harus pulang sebagai juragan, jangan sampai menjadi korban," tegas Khofifah.
Khofifah juga menyambut baik hadirnya program Desa Migran Emas yang diluncurkan oleh Kementerian PPMI sebagai pengembangan dari Program Desmigratif. Program ini, menurutnya, sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan desa-desa kantong migran. "Desa harus menjadi garda terdepan dalam edukasi, perlindungan, dan pemberdayaan migran. Maka, Desa Migran Emas ini kita sambut sebagai peluang besar membangun desa dari migrasi yang aman dan produktif,” jelasnya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengajak seluruh pihak, baik pemerintah kabupaten/kota, lembaga pelatihan kerja, komunitas migran, maupun sektor swasta, untuk terus bersinergi dalam melindungi PMI. "Pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Ini harus dilakukan bersama. Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak sangat penting sehingga mewujudkan terciptanya migrasi yang aman," pungkas Khofifah.
