Jakarta, Indonara - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan temuan mengejutkan terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos). Berdasarkan hasil pelacakan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan aliran dana bansos yang digunakan untuk aktivitas judi online (judol) dengan nilai fantastis, mencapai Rp957 miliar.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf
Kementerian Sosial (Kemensos) bersama PPATK terus mendalami dan mencocokkan data rekening seluruh penerima bansos. Pemeriksaan dilakukan terhadap 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos dan dibandingkan dengan 9,7 juta NIK pemain judol sepanjang tahun 2024. Hasilnya, sebanyak 571.410 NIK ditemukan identik, yang berarti sekitar 2 persen penerima bansos ternyata juga terlibat dalam praktik judi online.
"Sebanyak dua persen orang penerima bansos merupakan pemain judol tahun 2024 dan terdapat 7,5 juta transaksi dengan nilai Rp957 miliar," jelas Mensos Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun bansos ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan, dalam praktiknya tidak sepenuhnya tepat sasaran. Gus Ipul menyebutkan bahwa sebagian besar program bantuan pemerintah masih menghadapi masalah dalam hal akurasi penerima.
“Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) 43 persen tidak tepat sasaran, bantuan LPG 60 persen tidak tepat sasaran, BBM 82 persen, bahkan listrik lebih dari 50 persen,” tambahnya.
Gus Ipul juga menyoroti ketidaktepatan penyaluran dalam program utama seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, yang menurut analisis mencapai 45 persen tidak sesuai sasaran.
Menanggapi situasi ini, pemerintah memperkuat upaya perbaikan dengan mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya basis data resmi dalam penyaluran bantuan sosial. Mensos menyampaikan bahwa penyaluran bansos ke depan harus berpedoman hanya pada data DTSEN, yang kini diperbarui secara berkala dan diarahkan langsung oleh Presiden.
"Atas arahan Presiden terus berkonsolidasi, baik di dalam maupun di luar, apalagi ada penerima bansos yang sampai 10-15 tahun. Maka dari itu kita terus melakukan ground check," tegas Gus Ipul.
Ia pun mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk tidak menggunakan data lain dalam proses penyaluran bantuan, guna mencegah penyelewengan, termasuk penyalahgunaan untuk praktik haram seperti judi online. Penekanan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN yang bertujuan memperbaiki ketepatan dan keakuratan penerima manfaat.
"Para gubernur, bupati, wali kota, dan pemerintah daerah lainnya, jika akan memberikan bansos dan lain-lainnya, jangan menggunakan data lain selain DTSEN, karena ini sudah sesuai dengan Inpres. Kalau nanti bansos-bansos itu (penyalurannya) tidak sesuai, bisa ada masalah. Maka itu harus kita laksanakan, karena ini sudah sesuai Inpres," tegasnya.
Meski Gus Ipul mengakui bahwa DTSEN belum sepenuhnya sempurna, ia menekankan bahwa data ini terus diperbarui setiap hari, dan oleh karena itu, menjadi pedoman paling akurat saat ini dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.
Dengan penemuan ini, Kemensos menegaskan komitmennya untuk membersihkan sistem bansos dari penyimpangan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan pemerintah benar-benar sampai ke tangan rakyat miskin, bukan malah berputar di meja judi digital.
