Buruh Tagih Janji Prabowo: Hapus Outsourcing hingga Naikkan Upah Minimum

Ribuan buruh berunjukrasa di depan Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (28/8/2025), di antaranya menolak upah murah. 

Jakarta, Indonara – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan ketenagakerjaan, khususnya soal praktik outsourcing dan penyesuaian upah minimum. Hal itu ia sampaikan dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

“Aksi ini adalah bentuk kekecewaan terhadap pemerintah karena janji-janji Presiden Prabowo belum dijalankan. Outsourcing masih marak, dan upah minimum belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang nyata,” tegas Said Iqbal.

Ia menekankan bahwa demonstrasi tersebut berlangsung secara damai dan tidak bertujuan memicu kekerasan.

“Kami pastikan aksi ini tertib, damai, dan hanya berlangsung sampai pukul 13.00 WIB. Ini adalah cara konstitusional kami menyampaikan aspirasi ke DPR RI,” ujar Said.

Dalam aksi itu, Partai Buruh membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya, penghapusan sistem outsourcing, penolakan kebijakan upah murah, serta kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.

“Kami minta pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen. Buruh harus hidup layak,” kata Said.

Selain itu, ia juga mendesak pemerintah menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani masalah ketenagakerjaan. Reformasi pajak turut menjadi sorotan dalam tuntutan mereka.

“Kami menuntut agar PTKP dinaikkan menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta penghapusan pajak terhadap pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak bagi perempuan yang sudah menikah,” tegasnya.

Tuntutan lain yang disuarakan adalah percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa konsep omnibus law, serta RUU Perampasan Aset sebagai langkah serius memberantas korupsi.

“Kami juga minta sistem Pemilu 2029 didesain ulang melalui revisi RUU Pemilu agar lebih demokratis dan adil,” tambah Said.

Said Iqbal menegaskan, aksi ini bisa menjadi awal dari gelombang protes lebih besar jika aspirasi buruh terus diabaikan.
“Kalau pemerintah tetap tidak mendengar, kami siap turun lagi dengan jumlah massa yang lebih besar,” pungkasnya.