Jakarta, Indonara - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri serta sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8). Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi terkini di Tanah Air.
Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi (kiri ke kanan) Sekjen PKS Muhammad Kholid, Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
“Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI saudari Puan Maharani, Ketua DPD RI saudara Sultan Najamuddin,” kata Presiden Prabowo.
Selain itu, turut hadir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa aparat yang terbukti melakukan kesalahan hingga menyebabkan meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan akan diproses secara terbuka melalui Sidang Etik.
"Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menekankan bahwa pimpinan partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan.
“Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui Ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Menurut Presiden, DPR akan segera mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
