Surabaya, Indonara - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengingatkan bahwa instabilitas politik dan aksi demonstrasi beruntun dapat menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor pariwisata dan investasi.
Adik Dwi Putranto Ketua Umum Kadin Jatim.
Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, meminta agar semua pihak, mulai dari pemerintah, DPR, hingga aparat penegak hukum, melakukan introspeksi untuk mencegah kejadian serupa terulang. Ia menilai, tuntutan mahasiswa yang belakangan muncul berangkat dari kekecewaan atas kebijakan yang dinilai belum menyentuh kepentingan rakyat.
“Saluran penyampaian aspirasi seakan terputus sehingga terjadi hal seperti ini. Semua harus berbenah diri, termasuk pejabat pusat agar berhati-hati dalam membuat pernyataan yang bisa melukai masyarakat,” ujarnya di Surabaya, Minggu (31/8/2025).
Adik mengajak masyarakat untuk kembali fokus membangun negara, provinsi, hingga kota dan kabupaten. “Stop, sudah cukup aksinya. Mari kita kembali bersama-sama membangun daerah,” katanya.
Ia mengungkapkan, sejumlah negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris telah mengeluarkan travel warning bagi warganya yang hendak bepergian ke Indonesia. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menurunkan minat wisatawan mancanegara sekaligus mengurangi kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia.
“Bagi dunia usaha, stabilitas politik dan keamanan merupakan syarat mutlak dalam menjaga arus investasi. Tanpa itu, kepercayaan publik maupun pelaku usaha akan mudah goyah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Adik menambahkan bahwa ketidakstabilan politik juga bisa mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut, beberapa perusahaan di Jakarta sudah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) untuk mengantisipasi gangguan mobilitas akibat demonstrasi.
“Hal ini bisa menurunkan produktivitas kerja dan memperlambat pemulihan ekonomi pasca-pandemi,” ujarnya.
Meski demikian, Adik tetap optimistis situasi di Jawa Timur akan segera pulih dan aktivitas ekonomi kembali normal mulai pekan depan. Ia mengingatkan agar saluran aspirasi masyarakat tetap terbuka lebar sehingga tidak menimbulkan potensi gejolak baru.
Senada, Ketua Hiswana Migas Jatim, Ismed Jauhar, menilai aksi unjuk rasa sah dalam bingkai demokrasi selama sesuai prosedur. Namun, ia mengingatkan bahwa aksi yang tidak terkendali dapat mengganggu distribusi barang dan energi.
“Jangan sampai demo menghambat kelancaran logistik. Daya beli dan daya saing justru harus kita tingkatkan di tengah kondisi global yang tidak menentu,” ucapnya.
Ismed menegaskan bahwa iklim usaha sangat dipengaruhi stabilitas politik. Menurutnya, gangguan lalu lintas akibat demonstrasi tidak hanya menghambat distribusi, tetapi juga bisa mengurangi kenyamanan investasi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, kontribusi sektor pariwisata dan transportasi terhadap PDB Jawa Timur mencapai lebih dari 5 persen. Dengan adanya travel warning dari negara-negara besar, potensi kehilangan devisa pariwisata dinilai cukup signifikan jika situasi tidak segera kondusif. Sektor UMKM yang bergantung pada kelancaran distribusi juga berisiko mengalami kerugian.
“Harusnya aspirasi disampaikan secara santun. Keamanan dan kenyamanan ini sangat menentukan kepercayaan investor,” pungkasnya.
