Jakarta, Indonara - Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) bersama jajaran DPD dan DPC di seluruh Indonesia menyerukan agar setiap elemen masyarakat tetap setia menegakkan keadilan dengan cara damai dan beradab.
Ketua Umum DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Badikenita Putri Sitepu.
Ketua Umum DPP PIKI Badikenita Putri Sitepu mengatakan, ajakan tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Amos 5:15, yang menekankan pentingnya integritas demi menjaga martabat manusia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Umat Kristen meyakini bahwa pemerintahan NKRI yang terpilih adalah karena adanya perkenanan Allah, sesuai dengan Roma 13:1," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (1/9).
Meski demikian, Badikenita mengingatkan para pemimpin pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk menggembalakan rakyat dengan ketulusan hati dan kompetensi tinggi. Hal itu, kata dia, sebagaimana tertuang dalam Mazmur 78:72.
PIKI juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya warga dalam demonstrasi di Jakarta, Makassar, dan sejumlah daerah lain. Mereka menyesalkan adanya kerusakan fasilitas publik yang dibiayai dari pajak masyarakat.
Ke depan, PIKI meminta pemerintah menghentikan pola penanganan represif yang dinilai memicu kemarahan rakyat dan mendorong tindakan anarkis. Sebagai gantinya, pemerintah diminta mengayomi gerakan rakyat yang mengekspresikan suara hati.
Selain itu, PIKI menuntut para pemimpin negara menunjukkan keteladanan moral dan integritas, aparat penegak hukum bersikap profesional, serta seluruh pihak mengutamakan dialog dan menghindari kekerasan dalam menyampaikan perbedaan pendapat.
Demi menjaga stabilitas nasional, Badikenita mendesak pimpinan pemerintahan dan DPR agar sungguh-sungguh menyimak aspirasi rakyat dan menjalankan tugas berdasarkan UUD 1945. PIKI juga menolak rencana peningkatan tunjangan DPR yang dinilai membebani rakyat.
"Kami juga meminta para anggota DPR yang dinilai telah menyampaikan pernyataan meresahkan rakyat untuk segera meminta maaf secara terbuka dan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah telah sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang menuai penolakan publik.
"Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8).
Presiden juga memastikan DPR akan segera membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat sebagai tindak lanjut aspirasi publik.
