Jakarta, Indonara - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita membantah tuduhan bahwa pihaknya sengaja membiarkan aksi demonstrasi berubah menjadi anarkis.
Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (tengah) saat jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/2025).
"Selama ini, TNI hanya bertugas membantu Polri untuk memastikan aksi demonstrasi berjalan aman dan lancar," kata Tandyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/9).
Ia menegaskan, kewenangan utama dalam pengamanan aksi berada di tangan Polri. TNI, lanjutnya, hanya mendukung peran tersebut, termasuk ketika terjadi aksi penjarahan pada Sabtu (30/8) lalu.
Menurut Tandyo, TNI dan Polri baru mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas dan terukur pada Sabtu (30/8). "Makanya pada saat tanggal 30 dipanggil presiden kan mungkin ada permintaan. Tanggal 31 kita turun (lakukan tindakan tegas)," ujarnya.
Tandyo juga membantah keras adanya tudingan bahwa TNI melakukan upaya "cipta kondisi" dengan membiarkan situasi ricuh. "Saya kira apa kemampuan TNI untuk mencipta kondisi. Kita selama ini terus di belakang Polri," jelasnya.
Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh isu menyesatkan dan tetap mendukung langkah pemerintah dalam menjaga keamanan serta ketertiban.
