Rektor UIN Jakarta: Pesantren Penjaga Moralitas Bangsa di Tengah Gempuran Globalisasi

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin dalam Halaqah Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren di UIN Jakarta.
Jakarta — Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Saepudin Jahar, menegaskan bahwa pesantren memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa. Menurutnya, pesantren tidak hanya menjaga tradisi keilmuan, tetapi juga menjadi motor penggerak moralitas di tengah derasnya tantangan global.

“Bukan hanya menjaga tradisi ilmu tetapi juga penggerak moralitas kebangsaan dan peradaban di tengah gempuran globalisasi teknologi digital dan kompleksitas sosial ekonomi Pesantren,” ujar Asep dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Halaqah Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama yang mengusung tema Pesantren, Ekoteologi dan Kemandirian Ekonomi Umat di UIN Jakarta. Asep mengapresiasi dipilihnya UIN Jakarta sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan halaqah setelah sebelumnya digelar di sejumlah kampus Islam negeri lainnya. Ia menegaskan bahwa UIN Jakarta siap berperan dalam memperkuat kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pesantren pada Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Basnang Said, menekankan pentingnya pesantren sebagai ruang pembelajaran moralitas dan nilai martabat. Ia menuturkan bahwa sebelum era lengsernya Gus Dur, lulusan pondok pesantren sempat tidak diakui secara resmi. Pengesahan dokumen negara terhadap ijazah pondok, kata Basnang, menjadi perubahan penting bagi keberadaan alumni pesantren. “Modalnya adalah, modal dokumen negara, Tut Wuri Handayani,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Cawidu, menyoroti sejumlah permasalahan di pesantren, salah satunya terkait fasilitas. Ia menilai keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren nantinya dapat membuka akses bantuan yang lebih terencana dan teratur. “Mungkin, di UIN ini akan dibentuk manajemen pondok pesantren, itu mendesak,” kata Ismail.

Ismail berharap halaqah tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kemandirian pesantren melalui kebijakan yang lebih terarah. “Tentu saja dengan adanya dirjen ini kita mengharapkan kemandirian pesantren lebih terjamin, dan kemudian kita akan mendapatkan kebermanfaatannya dengan kebijakan yang lebih terarah,” ujarnya.

Acara halaqah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pesantren sebagai institusi pendidikan, moralitas, dan kemandirian ekonomi yang semakin relevan di tengah dinamika sosial modern.