Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj mengisi buku tamu di dalem kasepuhan Tebuireng Jombang, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (6/12/2025).(Foto: beritajatim)
Jombang, Indonara - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengusulkan agar pimpinan PBNU mengembalikan hak konsesi tambang kepada pemerintah. Langkah ini dilakukan agar marwah organisasi bisa tetap terjaga.
Said menyampaikan usulan ini berdasarkan hasil evaluasi mendalam terkait dinamika internal PBNU yang terjadi belakangan ini.
Dia menilai, konsesi tambang awalnya dianggap sebagai penghargaan penghargaan pemerintah sekaligus peluang penguatan ekonomi organisasi, namun perkembangan situasi justru menunjukkan dampak sebaliknya.
“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” tegas Kiai di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025).
Dia menjelaskan, NU memiliki mandate spiritual dan sosial yang tidak boleh dikubur oleh kegiatan yang berisiko tinggi.
Lima poin perhatian yang ia soroti antara lain potensi konflik internal, polarisasi kader, munculnya persepsi negatif publik, ketergelinciran organisasi ke ranah bisnis berisiko, serta terabaikannya prioritas besar NU seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.
"NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya," lanjut Kiai Said.
Lebih jauh, Kiai Said menegaskan bahwa kemajuan warga NU tidak ditentukan oleh kepemilikan konsesi tambang. Menurutnya, pembangunan SDM melalui pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat tetap menjadi prioritas utama.
“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” ujarnya.
Pandangan ini disampaikan di tengah dinamika internal PBNU yang terus mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Usulan Kiai Said menjadi salah satu suara penting dalam upaya menjaga ketenangan organisasi dan memprioritaskan kepentingan jamaah secara lebih luas.
