Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar (kiri) saat jumpa pers usai silaturahmi dengan para Syuriah PBNU dan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025). (Foto: Dok. PBNU).
Jakarta, Indonara - Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby menilai kemelut internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang kini memanas tak bisa dipahami hanya sebagai manuver segelintir elite.
"Karena satu alasan penting, bahwa basis sosial NU sangat besar. Bahkan di survei LSI Denny JA pada tahun 2023, sebelum pemilu, menunjukan sebesar 56,9 persen pemilih Muslim mengafiliasikan diri mereka sebagai bagian dari NU," ujar Adjie sebagaimana dikutip Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Menurutnya, setiap gejolak di tubuh NU, termasuk isu saling pecat yang menyentuh struktur tertinggi seperti Ketua Umum (tanfidziyah) dan Rais Aam (Syuriyah), akan langsung berdampak pada perhatian publik yang luas.
"Tingkat sensifitas publik terhadap konflik PBNU di atas rata-rata organisasi lain. Dalam kacamata publik, ini menimbulkan semacam distrust spillover, yaitu bisa menurunkan kepercayaan terhadap organisasi PBNU bukan hanya kepada mereka yang bertikai," tuturnya.
Terlebih, sambung Adjie, ketika konflik beririsan dengan isu-isu yang sangat sensitif di ruang publik Indonesia, seperti tudingan kedekatan dengan tokoh zionisme atau dugaan aliran dana korupsi.
Di lapangan, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan kubu Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar saling memegang dalil, masing-masing mengklaim keputusan mereka memiliki landasan yang sah.
Perselisihan di organisasi Islam terbesar di Indonesia ini mencuat setelah rapat pengurus harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 menghasilkan kesimpulan yang menyudutkan Gus Yahya.
Dalam hasil rapat itu dijelaskan, Gus Yahya dinilai mencoreng nama baik organisasi lantaran menghadirkan tokoh zionis Peter Berkowitz dalam pelatihan kepemimpinan kader NU tingkat tertinggi, Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).
Namun, Gus Yahya menegaskan mandat muktamar yang mengukuhkan posisinya sebagai Ketua Umum tidak dapat dibatalkan begitu saja hanya dengan dalil dari kubu Rais Aam.
Ia menegaskan dasar lain, yakni Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disahkan pada Muktamar Lampung 2022.
Tak berselang lama, terbit Surat Edaran (SE) Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan Yahya Cholil Staquf tak lagi menjabat Ketua Umum PBNU per 26 November 2025.
Surat tersebut diteken Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakir. Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakir menyebut Yahya Cholil Staquf masih dapat mengajukan keberatan atas pencopotan itu melalui Majelis Tahkim PBNU.
