Menteri Kehutanan Raja Juli
Jakarta, Indonara - Bencana banjir dan longsor yang begitu parah mendera Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh, membuka mata betapa rusaknya lingkungan atau hutan di Pulau Sumatera. Wajar jika kinerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dihujat.
Saat rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta, Kamis (4/12/2025), anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh melontarkan kritik tajam kepada Menhut Raja Juli.
Dia sempat menceritakan mundurnya dua menteri di Filipina karena tak mampu mengatasi bencana banjir. Seharusnya, budaya malu pejabat Filipina itu ditiru para menteri di Indonesia.
"Pada 18 November, kabinetnya Ferdinand Marcos Jr di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya. Akan tetapi gentleman dua menterinya itu mengundurkan diri. Karena merasa, menganggap tidak mampu mengatasi ini (banjir)," papar Rahmat.
Menurutnya, jika memang seorang menteri sudah tidak sanggup, maka mundur menjadi pilihan yang mulia. Dia pun sempat menyebut bila Kemenhut, hingga hari ini, masih saja menganggap penyebab utama banjir Aceh-Sumatera bukan karena deforestasi atau pembalakan hutan.
Ia lantas menyampaikan data periode 2016-2025 yang menunjukkan, hampir 1,4 juta hektare lahan di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengalami deforestasi. Hutan digunduli untuk 631 aktivitas perusahaan izin tambang, HGU sawit, geothermal dan lain-lain.
"Ini angka yang besar. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tadi mungkin di akhir ini kemudian kita menganggap deforestasi bukan salah satu penyebab, saya kira itu adalah sesuatu yang salah untuk kita sampaikan kepada masyarakat," tegas Rahmat.
"Kita berharap tentu jangan sampai di tengah kondisi-kondisi yang hampir seluruh masyarakat berduka, kemudian kita pejabat mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyakiti hati masyarakat," pungkasnya.
