Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam konferensi pers yang berlangsung di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (3/12/2025).
Jakarta, Indonara - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap kerusakan lingkungan menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera cukup parah.
Ia menilai cuaca ekstrem melanda tiga wilayah Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bukan menjadi satu-satunya penyebab peristiwa ini terjadi.
Hal ini diungkapkan Teddy dalam konferensi pers yang berlangsung di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (3/12/2025).
Teddy menuturkan penyebab utama bencana ini menjadi perhatian serius pemerintah. Meski, ia tidak menampik pihaknya juga memprioritaskan evakuasi dan penanganan para korban.
“Mengenai PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri secara serius,” kata Teddy.
Teddy mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terkait faktor-faktor yang memicu banjir dan tanah longsor yang menewaskan ratusan orang ini.
“Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini," jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah—khususnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)—untuk memanggil para pemilik perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra.
Ratna menilai, kerusakan ekologis dan dampak sosial yang ditimbulkan sudah memasuki fase darurat dan tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan administratif biasa.
“Kerugian yang muncul sangat nyata. Ini bukan lagi soal dipanggil atau tidak, mereka harus bertanggung jawab. Saya minta pemerintah mencabut izin semua perusahaan yang terbukti merusak lingkungan di kawasan DAS Batang Toru. Begitu juga perusahaan atau pertambangan lain di berbagai wilayah yang jelas-jelas merusak lingkungan,” ujar Ratna kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan bahwa negara tidak boleh lagi bersikap abai terhadap kejadian bencana ekologis yang terus berulang.
“Apa masih kurang warga menjadi korban? Apa masih samar-samar melihat penderitaan warga akibat banjir bandang?” tegas dia.
