Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko.
Jakarta, Indonara - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko mendorong pemerintah segera melakukan berbagai tindakan pencegahan bencana banjir. Misalnya dengan menggandeng BMKG untuk menggelar modifikasi cuaca.
"Kita tahu dampak dari pada bencana ini lebih besar dibandingkan kita mencegah. Tadi bapak sudah tahu bahwa akan ada cuaca ekstrem, apa tidak sebaiknya kita memodifikasi cuaca," ucap Sudjatmiko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
Ia menyatakan, sebagai anggota parlemen tentu tidak pernah menghalang-halangi bila BMKG ingin memodifikasi cuaca untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi.
"Karena kita tahu bencana banjir (menyebabkan kerugian hingga) triliunan apalagi kita bicara nyawa, tapi lebih dari triliunan biayanya, kerugian masyarakat dibandingkan dengan kita siap menganggarkan untuk modifikasi cuaca," tegasnya.
"Jadi tolong, apalagi tadi bapak sudah bisa (analisis) siklon tropis berubah dari tahun ke tahun. Coba beri proposal, gambaran ke kami bahwa antisipasinya seperti apa. Kan lebih baik sedia payung sebelum hujan, kita antisipasi itu lebih baik. Dengan kecanggihan teknologi kalau bisa dicegah," pungkas Sudjatmiko.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di tiga wilayah posko di Sumatra, sebagai langkah mengurangi potensi hujan saat proses distribusi bantuan bagi warga terdampak banjir serta tanah longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Operasi tersebut dijadwalkan berlanjut hingga Rabu, 3 Desember 2025 dan berpusat di Posko Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda di Aceh, Posko Kualanamu di Medan, serta Posko Bandara Internasional Minangkabau di Padang.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menyampaikan, langkah ini ditempuh untuk menjaga kelancaran operasi kemanusiaan.
"Kita berusaha menjaga agar proses penyelamatan, kedaruratan, dan upaya drop logistik tidak terganggu dengan cuaca ekstrem atau curah hujan tinggi. Kita menebarkan NaCl (larutan garam halus) di daerah-daerah agar hujan bisa turun di daerah yang tidak rawan," katanya dalam rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.
