Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf bersama jajaran memberikan keterangan pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Jakarta, Indonara - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) akhirnya menjelaskan alasan di balik keputusan merotasi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.
Gus Yahya mengungkapkan, salah satu persoalan utama adalah banyaknya Surat Keputusan (SK) dari PWNU dan PCNU yang belum ditandatangani oleh Gus Ipul selama menjabat sebagai Sekjen.
“Ada sekitar 80-an SK yang belum ditandatangani, karena tertahan di meja Sekjen yang lama. Bahkan, sudah tertahan sampai lebih satu tahun, sejak satu tahun lalu,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Ia menjelaskan, pada rapat gabungan tiga bulan lalu, pihaknya telah memberikan batas waktu dua minggu kepada Gus Ipul untuk menyelesaikan penandatanganan berkas-berkas tersebut. Namun, hingga tenggat itu berakhir, pekerjaan tersebut tak kunjung diselesaikan.
Menurut Gus Yahya, sejak diangkat sebagai Menteri Sosial, Gus Ipul tidak lagi aktif berkantor di PBNU.
“Sama sekali tidak pernah sempat punya waktu untuk menengok kantor, sama sekali sampai sekarang, sudah setahun lebih,” tuturnya.
Situasi ini kemudian menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan rotasi dalam susunan kepengurusan melalui keputusan Rapat Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah. Gus Yahya mengatakan Gus Ipul ditempatkan pada posisi baru sebagai Ketua Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media.
“Beliau (Gus Ipul) kita rotasi ke posisi ketua, dalam hal ini Ketua Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media yang ini mungkin bisa dikerjakan secara remote,” ujar Gus Ipul.
Namun, jabatan Sekjen menurutnya tidak dapat dijalankan dari jarak jauh dan membutuhkan kehadiran penuh.
“Tapi kalau Sekjen, ini kan enggak bisa dikerjakan secara remote, memang harus hadir, harus engage setiap hari, 7 hari, 24 jam, seminggunya. Sehingga diperlukan personil yang punya kesempatan waktu itu,” tandasnya.
