 |
| Forum konsolidasi mahasiswa dan pemuda Bawean yang digelar di Caffe Nujum, Desa Sidogedung Batu, Kecamatan Sangkapura, Kamis (10/9/2026) - Dok: Indonara |
Keresahan itu dibahas dalam forum konsolidasi mahasiswa dan pemuda Bawean yang digelar di Caffe Nujum, Desa Sidogedung Batu, Kecamatan Sangkapura, Kamis (10/9/2026).
Sejumlah tokoh organisasi kepemudaan dan mahasiswa hadir dalam pertemuan tersebut. Di antaranya mantan Ketua Komisariat PMII Unuja Saiq Khayran, mantan Ketua Komisariat PMII Hasan Jufri M. Fadzli, Ketua Komisariat PMII Hasan Jufri Moh. Syahrul Kiram, Ketua Komisariat HMI Bawean Abdur Rahman, Ketua PC IPNU Bawean Ismail, serta sejumlah pemuda lainnya.
Pertemuan tersebut membahas berbagai dampak yang muncul akibat tidak stabilnya operasional transportasi laut. Bagi mereka, gangguan pelayaran bukan hanya persoalan mobilitas penumpang, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, distribusi barang, aktivitas sosial, hingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Mantan Ketua Komisariat PMII Unuja, Saiq Khayran, mengatakan masyarakat Bawean membutuhkan kepastian dalam hal transportasi laut. Ia menilai masyarakat tidak semestinya terus berada dalam kondisi menunggu setiap kali terjadi gangguan pelayaran.
"Persoalan ini sangat krusial. Kita tidak boleh hanya sekadar pasrah pada keadaan, tetapi harus menuntut kebijakan yang berkeadilan," tegas Saiq.
Menurut pemuda asal Desa Kebontelukdalam tersebut, transportasi laut memiliki posisi vital bagi masyarakat Bawean. Jalur tersebut menjadi salah satu akses utama yang menghubungkan masyarakat di kepulauan dengan Gresik daratan.
Karena itu, ketika pelayaran terganggu, dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor.
"Ketika transportasi terhambat, yang terdampak bukan hanya penumpang. Aktivitas perdagangan, distribusi barang, pelayanan kesehatan, hingga kebutuhan masyarakat lainnya ikut terganggu," ujarnya.
Saiq juga mengingatkan adanya potensi dampak terhadap harga kebutuhan pokok apabila distribusi melalui jalur laut terhambat. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan harga barang yang harus ditanggung masyarakat Bawean.
"Bayangkan dampak dari kemandekan transportasi kapal. Kondisi itu mampu mempengaruhi lonjakan harga kebutuhan pokok hingga 10-20 persen dari harga normal," katanya.
Ia menilai persoalan transportasi Bawean-Gresik karena itu tidak dapat disederhanakan sebagai masalah teknis pelayaran. Gangguan pada jalur transportasi utama dapat memberikan dampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di pulau.
Desakan Solusi Jangka Panjang
Dalam forum tersebut, peserta konsolidasi tidak hanya membahas persoalan yang terjadi, tetapi juga merumuskan sejumlah langkah yang dinilai dapat menjadi solusi.
Mantan Ketua Komisariat PMII Hasan Jufri, M. Fadzli, menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, Pemerintah Kabupaten Gresik diminta segera menindaklanjuti rencana pembangunan Dermaga Plengsengan baru. Kedua, pemerintah didorong menjadikan KMP Drajat sebagai kapal reguler untuk melayani rute Bawean-Gresik.
"Yang pasti, kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah dua hal. Pertama, pemerintah segera menindaklanjuti rencana pembangunan Dermaga Plengsengan baru. Kedua, menjadikan KMP Drajat sebagai transportasi reguler yang melayani masyarakat Bawean," ujar Fadzli.
Menurut dia, keberadaan dermaga baru dan kapal reguler diperlukan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih pasti. Pemerintah dinilai tidak cukup hanya melakukan penanganan ketika gangguan pelayaran sudah terjadi.
Kepastian transportasi dinilai penting karena kapal tidak hanya membawa penumpang dari dan menuju Bawean. Transportasi laut juga menjadi bagian dari rantai distribusi barang serta mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan pelayanan publik masyarakat.
Dorong Advokasi Lewat Ruang Publik
Konsolidasi tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan perjuangan melalui advokasi dan tekanan publik.
Organisasi-organisasi yang mengikuti forum akan menyampaikan sikap serta tuntutan terkait persoalan transportasi laut Bawean-Gresik melalui kanal media sosial masing-masing.
Langkah itu diharapkan menjadi bagian awal dari gerakan bersama untuk mendorong pemerintah memberikan kebijakan yang lebih konkret bagi masyarakat Bawean.
Mahasiswa dan pemuda Bawean menegaskan, persoalan utama bukan sekadar kapan operasional kapal kembali normal. Mereka ingin pemerintah memastikan adanya sistem transportasi yang mampu memberikan kepastian bagi masyarakat ketika gangguan serupa kembali terjadi.
Bagi mereka, masyarakat Bawean membutuhkan transportasi laut yang stabil, dapat diandalkan, serta mampu menopang kebutuhan mobilitas, distribusi ekonomi, pelayanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan publik lainnya.
